Kepala  Desa  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  menetapkan  Peraturan  Desa setelah  dibahas  dan  sisepakati  bersama.  Dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  dan Pembangunan  Desa,  peraturan  tersebut  merupakan  kerangka  hukum  dan  kebijakan yang  berlaku.  Peraturan  Desa  yang  dibentuk  atau  ditetapkan  dalam  Peraturan Perundang-undangan ini memuat norma hukum dan mengikat secara umum. Legislasi merupakan  pembentukan  peraturan  dapat  menjadi  pilihan  oleh  pembuatnya  untuk menyajikan  kebijakan  dengan  cara  yang  sangat  kuat  dalam  menciptakan  suatu keadaan.  Legislasi  juga  dapat  menjadi  pilihan  untuk  menyajikan  kebijakan  dengan menciptakan  suatu  dinamika  hukum  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  para aparatur  desa  dalam  menyusun  peraturan  desa  perlu  ditingkatkan  agar  apa  yang menjadi tujuan sebuah desa untuk memberdayakan seluruh sumber daya yang ada agar demokratis,  mandiri,  kuat,  dan  maju  dapat  terwujud.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  dilakukan  dengan  menggandeng  mitra  aparatur  Desa  Cigugurgirang, terutama  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  melalui  kegiatan  Pelatihan Pengenalan  Legislative  Drafting  untuk  Pembentukan  Peraturan  Desa  Bagi  Aparatur Desa  Cigugurgirang.  Luaran  kegiatan  ini  berupa  jasa  atau  aktivitas  pelatihan  updating Ipteks di masyarakat dan peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi, dan  seni  di  perguruan  tinggi,  serta  untuk  Polban  kegiatan  ini  diharapkan  dapat memperkenalkan  Polban  sebagai  institusi  pendidikan  vokasi  yang  berdomisili  di Kabupaten Bandung Barat. 

Kata kunci: Legislative drafting, pelatihan, aparatur desa

ISSN 2615-2363