IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

Abstract

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2012-2015 mendapatkan nilai “C”, sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan “CC” dan mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi good governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bandung Barat. Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan agar pemerintah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. SPIP adalah tindakan yang terintegrasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. AKIP yaitu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpossive sampling dengan jumlah 125 sampel yang tersebar ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner serta diolah melalui software SPSS Statistic versi 23 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi good governance, SPIP, dan AKIP termasuk dalam kategori sangat baik. Pengaruh implementasi good governance dan SPIP terhadap AKIP adalah signifikan sebesar 50% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Peningkatan AKIP dapat didorong dengan adanya kebijakan khusus mengenai good governance dan SPIP secara berjenjang dan berkelanjutan.