Model Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Medan dalam Menghasilkan Kebijakan Responsif Gender

Abstract

Studi ini berfokus pada komunikasi politik sebagai upaya menghasilkan kebijakan responsif gender yang setara dan berkeadilan. Sebagai arena dan konteks kajian pada anggota legislatif DPRD Kota Medan. Studi ini dilatarbelakangi bahwa realitas permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan di Kota Medan begitu kompleks, rumit dan masih menyimpan berbagai persoalan yang harus diatasi. Persoalan tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu marginalisasi/ proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan perempuan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan streotipe atau pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden) serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Sehingga perlu dan penting setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah (baik yang berasal DPRD Kota Medan maupun Pemerintah Kota Medan) harus memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender sehingga kepentingan perempuan terakomodasi dengan baik. Temuan kajian ini mengindikasikan bahwa lemahnya komunikasi politik dalam memperjuangkan kebijakan responsif gender, baik diinternal anggota DPRD Kota Medan maupun eksternal seperti dengan pemerintah Kota Medan maupun stakeholders. Komunikasi politik yang terbangun tidak efektif, pasif dan terkesan hanya seremonial. Bahkan dari segi kinerja, inisiatif dalam membuat kebijakan lebih didominasi oleh pemerintah daerah Kota Medan dan itupun minim soal kebijakan responsif gender. Sebagai temuan bahwa; pertama adanya disharmoni dalam menghasilkan kebijakan responsif gender. Kedua, ketidakpahaman terhadap substansi persoalan pengarusutamaan gender. Ketiga, penjaringan aspirasi hanya kegiatan seremonialisasi. Sehingga sebagai catatan dan rekomendasi studi ini bahwa pentingnya model komunikasi politik demokrasi deliberatif partisipatif yang mengutamakan pengarustamaan gender dalam menghasilkan kebijakan di daerah Kota Medan Orientasinya
menghasilkan kecakapan intelektual pemangku kebijakan dan mengupayakan aspek partisipasi masyarakat dalam menyusun dan menghasilkan kebijakan responsif terhadap gender.