a Kelola dan Tata Laksana Integrasi Informasi Antar SKPD di Tingkat Kab/Kota

Abstract

Pengembangan dan pengelolaan sistem elektronik pemerintah yang terimplementasi pada instansi pemerintah hingga saat ini masih dalam taraf pengolahan data yang bersifat lokal dan tidak dapat digunakan secara langsung melalui jaringan sistem elektronik, sehingga sulit untuk melaksanakan sistem elektronik yang terintegrasi antar instansi pemerintah. Kendala utama yang dihadapi saat akan menerapkan proses integrasi sistem elektronik pemerintah adalah selain model implementasi yang diakomodir adalah sentralisasi yang bertolak belakang dengan kondisi atau model pengadaan di pemerintahan yang umumnya bersifat sektoral. Selain itu juga terdapat keragaman format data dan platform teknologi yang digunakan masing-masing sistem elektronik yang telah dibangun dan dikembangkan oleh berbagai vendor atau penyedia. Tulisan ini berisi penjelasan aspek-aspek tata kelola dalam inisiasi, implementasi dan pengelolaan layanan Government Service Bus (GSB) Daerah, yaitu layanan fasilitas pertukaran dan referensi data antar instansi pemerintah yang terdiri atas banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan layanan GSB Daerah, diharapkan pengguna nantinya tidak perlu lagi berkomunikasi satu persatu dengan banyak SKPD untuk pertukaran data, akan tetapi cukup dengan mengkoneksikan ke GSB Daerah, akan dapat dilakukan pertukaran data ke banyak SKPD dengan mudah. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir prosedur yang berulang, dan mempercepat timbulnya manfaat dari pertukaran data antar SKPD, dengan terwujudnya integritas data pemerintah pada tingkat daerah.