PERJANJIAN BELANJA ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstract

Pada transaksi belanja online atau transaksi elektronik/e-commerce yang berkembang dalam transaksi perdagangan saat ini, tidak lagi dibutuhkan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat. E-commerce mendatangkan keuntungan bagi masyarakat karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Di sisi lain, e-commerce dapat memicu berbagai permasalahan di bidang hukum akibat pelaksanaan yang tidak bertanggung jawab. Tatap muka di antara para pihak yang tidak diperlukan lagi dapat mempersingkat jalannya transaksi. Namun, hal ini dapat menimbulkan permasalahan terkait jaminan dan risiko yang sering dibebankan hanya kepada salah satu pihak. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Buku III KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengatur tentang perikatan, serta UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)  yang pada dasarnya diterbitkan dengan tujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan transaksi elektronik. Melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode normatif yang bersifat kualitatif, diperoleh hasil kajian bahwa baik KUHPerdata maupun UU ITE menggunakan kaidah hukum dan asas-asas hukum yang sama dalam melaksanakan transaksi belanja online. Pemenuhan unsur-unsur dalam perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku seragam untuk kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, terdapat penggunaan peristilahan yang berbeda, tetapi tidak mengubah makna. Untuk penyelesaian sengketa yang terjadi, kedua peraturan tersebut menggunakan dasar hukum berlandaskan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas itikad baik bagi para pihak dalam transaksi elektronik umumnya dan transaksi belanja online khususnya.

Kata kunci: transaksi, belanja online, KUHPerdata, UUITE