KONSTRUKSI HUKUM PERPARKIRAN DI INDONESIA DAN BENTUK PERLINDUNGANNYA TERHADAP KONSUMEN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Hakim No. 34/Pdt.G/2001/PN Jakarta Selatan dan No. 421/Pdt.G/2003/PN Jakarta Pusat)

Abstract

Pengelolaan parkir menjadi sangat penting karena berkontribusi dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan bagian dari pelayanan yang prima kepada masyarakat. Perkembangan kota berpengaruh kepada ketersediaan lahan parkir sehingga beberapa pengelola perparkiran menetapkan persyaratan yang dinilai dapat merugikan konsumen. Persyaratan tersebut antara lain pengelola parkir menetapkan sewa menyewa sebagai hubungan hukum antara pengelola dengan konsumen. Pengelola juga mencantumkan klausula baku dalam karcis parkir yang memuat ketentuan tentang pengalihan tanggung jawab atas segala resiko dari kehilangan dan kerusakan barang konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan Putusan Hakim No. 34/Pdt.G/2001/PN Jakarta Selatan dan No. 421/Pdt.G/2003/PN Jakarta Pusat. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data-data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang tepat pada pengelolaan perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Artinya, pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkirkan di areal parkirnya. Berkaitan dengan klausula baku berupa pengalihan tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan yang terdapat pada karcis parkir, menurut ketentuan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian yang terjadi bersifat cacat hukum. Konsumen dapat menuntut pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.

Kata kunci: perparkiran, penitipan barang, klausula baku, perlindungan konsumen